Bantencorner’s Weblog


Studi Banding ke China Dikritik
November 21, 2007, 3:48 am
Filed under: News

SERANG – Rencana studi banding para pejabat ke China, terkait kawasan perdagangan bebas (FTZ) terus menuai protes. Kali ini protes disampaikan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Banten dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten dengan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Selasa (20/11).
Mereka menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan ketaatan pemerintah terhadap azas efisiensi anggaran yang seharusnya dipegang teguh.
Unjuk rasa memrotes rencana keberangkatan 21 pejabat pada 29 November tersebut dilakukan mahasiswa dari FAM Banten sekira pukul 11.00 dan KAMMI Banten pada pukul 14.00. Setibanya di depan Kantor Gubernur Banten puluhan mahasiswa tersebut langsung menggelar orasi. Dalam orasinya mereka mengkririk kebijakan Pemprov Banten yang tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat banyak.
“Dengan keberangkatan 21 pejabat ini, jelas membuktikan bahwa studi banding ini bukan untuk menimba ilmu, akan tetapi hanya untuk berjalan-jalan dan menyerap anggaran. Mewujudkan kawasan perdagangan bebas bisa jadi keinginan seluruh masyarakat Banten. Tapi, tidak dengan mengikutsertakan banyak pejabat,” ujar Wirawan, Koordinator Lapangan FAM Banten.
Dalam aksinya, selain menyampaikan kritikan, mahasiswa juga menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, rasionalisasi peserta studi banding, transparansi hasil studi banding, dan penerapan hasil studi banding.
Unjuk rasa mahasiswa sempat memanas, ketika keinginan mereka menyampaikan langsung aspirasinya kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dihalang-halangi petugas keamanan yang menjaga ketat pintu masuk Kantor Gubernur.
Ditemui terpisah, menyikapi aksi mahasiswa, Kepala Biro Ekonomi Pemprov Banten Iin Masyur menyatakan, pihaknya hanya sekadar membantu merencanakan dan membuat sketsa kerja demi kemajuan pembanguan Provinsi Banten. Sementara itu, terkait banyaknya pejabat yang bakal ikut serta, Iin mengatakan. “Kalau memang APBD kita cukup kenapa tidak. Sebab, pembangunan Banten ini harus mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat,” tukasnya. (ila)

Sumber: Radar Banten, Rabu 21 November 2007

 

Iklan


Polisi Gagalkan Pengiriman Belasan TKW Ilegal
November 13, 2007, 4:32 am
Filed under: News

PANDEGLANG – Sedikitnya 15 tenaga kerja wanita (TKW) illegal atau tanpa dilengkapi dokumen resmi, asal Pandeglang, digagalkan jajaran Polres Pandeglang, Senin (12/11). Namun polisi belum menahan dan menetapkan satu orang pun sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dianggap mengetahui seluk-beluk TKW tersebut. TKW juga sudah siap berangkat ke Arab Saudi dengan berbekal pakaian yang sudah di masukkan ke tas besar.

Berdasarkan informasi yang diperole Radar Banten, rencananya belasan TKW itu akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Sebagian besar TKW itu berasal dari Panimbang, Angsana, dan daerah lainnya di Pandeglang Selatan. Terungkapnya kasus ini karena kecurigaan polisi terhadap tiga mobil carry yang mengangkut TKW. Kemudian tepat di pertigaan Cipacung, Pandeglang, polisi memberhentikan mobil itu dan membawanya ke Mapolres Pandeglang untuk dimintai keterangan.

Benar saja, setelah diintrogasi, keberangkatan para TKW itu tanpa dilengkapi surat resmi. Namun ada dua TKW yang dinyatakan lengkap dokumennya yakni Eroh warga Cibodas, Kecamatan Angsana, Pandeglang, dan Teti warga Kecamatan Munjul.

Kapolres Pandeglang AKBP Mamat Surahmat ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menggagalkan TKW illegal tersebut. “Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dianggap mengetahui asal-usul TKW itu. Kami masih melakukan pendalaman,” paparnya.

Ketika disinggung apakah sudah ada yang dijadikan tersangka, Kapolres menyatakan belum. “Belum ada tersangka, kami masih melakukan pendalaman,” kilahnya.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan unsur penipuan atau tindak pidana lainnya, kata Kapolres, maka pihaknya akan memroses sesuai hukum yang berlaku. Kapores juga tidak memberikan identitas TKW tersebut.

“Namun apabila ada pelanggaran adminitrasi maka kami akan menyerahkannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrasn) untuk dibina. Dan dalam menangani kasus ini, kami juga sudah berkoordinasi dengan Disnakertarns Pandeglang,” ujar Kapolres.

Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnakertrans Pandeglang Subiyanto didampingi Kasi Penempatan Tenaga Kerja Muslih, ketika dikonfimrasi membenarkan. “Kami hanya berkoordinas saja dengan kepolisian,” ujar Subiyanto.

Dijelaskan, setelah dilakukan pengecekan berkas, ternyata dari sekian banyak TKW, hanya dua orang yang dilengkapi surat resmi yakni Eroh dan Teti, keduanya direkrut melalui PJTKI asal Jakarta PT Young Biba Abadi. “TKW yang lainnya kami tidak tahu. Itu urusan polisi,” katanya.

Dua orang TKW yang diduga illegal yakni Saeni dan Tami ketika ditemui Radar Banten mengatakan, dirinya tidak tahu akan digaji berapa oleh majikannya nanti. TKW asal Panimbang ini mengaku sudah mempunyai suami dan anak. Mereka mengaku dibawa oleh seorang calo TKW dan dijanjikan bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Calon TKW ini mengaku mengantongi surat-surat resmi, tetapi ketika dimintai menunjukkan, mereka tidak mau. “Surat-surat saya lengkap kok,” kilahnya. (adj)

Sumber: Radar Banten edisi Selasa 13 November 2007



News: Anak Krakatau Luncurkan Pijar
November 12, 2007, 3:01 am
Filed under: News

SERANG-Hingga Minggu (11/11) malam, aktivitas Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda masih menunjukkan aktivitas tinggi. Belum ada tanda-tanda mereda sehingga statusnya masih tetap siaga.
Berdasarkan catatan Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran, Kabupaten Serang, pada pukul 12.00-18.00 WIB Gunung Anak Krakatau mengeluarkan 96 letusan, 13 tremor, 19 hembusan, 11 gempa vulkanik dalam, dan 51 gempa vulkanik dangkal. Selain itu Gunung Anak Krakatau juga mengeluarkan batu pijar berwarna hitam kemerah-merahan (seperti bara api). “Jarak luncur batu pijar mencapai 300 meter sementara jarak luncurnya sudah mencapai 200 meter,” terang Ketua Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran, Anton Tripambudi, kepada Radar Banten, tadi malam.
Kata Anton, luncuran batu pijar itu terlihat jelas dari Pulau Rakata yang hanya berjarak sekira 4 kilometer dari Gunung Anak Krakatau. “Luncuran batu pijar itu arahnya ke selatan (perairan Provinsi Lampung), bukan ke kita (Serang-red),” ujarnya.
Anton menambahkan, batu pijar bentuknya seperti bara api yang berwarna hitam kemerah-merahan. “Itu bukan lava karena batu pijar itu adalah material,” tandasnya.
Terkait dengan kawah, Anton menegaskan, ada ada perubahan. Bila sebelumnya kawah Gunung Anak Krakatau berkisar 75 meter, kini sudah hamper melebihi 100 meter. “Bentuknya sudah bulat, sebelumnya kan lonjong,” tandasnya.
Anton tidak dapat memprediksi kawah itu akan bertambah besar atau tidak. Menurutnya, masih tergantung dengan kekuatan gempa di sekitar gunung. “Kawah itu berisi seperti hembusan,” pungkasnya.
Sementara itu pantauan Radar Banten, pada Sabtu (10/11) siang Gunung Anak Krakatau diselimuti kabut karena hujan. Dari jarak sekira 4 kilometer, Gunung Anak Krakatau tidak terlihat jelas. Begitupun dengan kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi hingga mencapai mencapai 450 meter. (alt)

Sumber: Radar Banten, Senin 12 November 2007

 



Santap Lobster, Bupati Lebak Keracunan
November 5, 2007, 3:49 am
Filed under: News

Langsung Dilarikan ke Rumah Sakit 

RANGKASBITUNG-Sejumlah pejabat, politikus, dan stakeholder Kabupaten Lebak, Sabtu (3/11) terkejut, mengetahui Bupati Mulyadi Jayabaya dirawat di RS Siloam Gleaneagles, Tangerang, karena diduga keracunan setelah menyantap udang lobster di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Beruntung, musibah ini tidak merenggut nyawa orang nomor satu di Lebak tersebut.

Dugaan keracunan terhadap politikus PDIP ini semakin kuat sebab kondisi serupa juga dialami Engkus, pengusaha asal Lebak yang tak lain merupakan adik ipar Jayabaya. Selain itu, Kepala BPPS Banten Ajibulwaton juga ikut terbaring lemah namun di rumah sakit berbeda yakni di RS Missi Lebak.

Informasi dirawatnya Jayabaya sempat menggegerkan publik terutama mereka yang dikenal dekat dengan ketiga korban. Puluhan pejabat, politikus, dan pengusaha Lebak langsung berdatangan ke RS Siloam untuk mengetahui kondisi Jayabaya dan adik iparnya, Engkus.

Kepala Bagian Humas Setda Lebak Encep Haerudin saat dikonfirmasi membenarkan. Kata dia, atasannya itu hingga kemarin masih terbaring di RS Siloam bersama H Engkus. Sementara, Ajibulwaton dirawat di RS Missi Lebak sebab kondisi Ajibulwaton tidak terlalu parah. “Menurut informasi, Pak Ajib sempat muntah sehingga tidak terlalu parah mengalami keracunan. Namun, tetap saja mesti dirawat dan dirujuk ke RS Missi Lebak,” terangnya.

Masih menurut Encep, akhir pekan lalu, Mulyadi Jayabaya berada di Jakarta dalam rangka melakukan lobi dengan pemerintah pusat dan sejumlah aktivitas kenegaraan lain. Jayabaya menginap di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Saat santap sore, Jayabaya memesan makanan kesukaan yakni udang lobster bertiga dengan Engkus dan Ajibulwaton. Namun beberapa saat kemudian ketiganya langsung merasakan mulas yang luar biasa di bagian perut hingga dilarikan ke RS Siloam. “Setiap akhir pekan memang biasanya Bapak di Jakarta untuk kepentingan lobi dengan investor atau pemerintah pusat,” terang Encep.(asa) 

Sumber: Radar Banten, Senin 5 November 2007



HOT NEWS:
November 2, 2007, 3:45 am
Filed under: News

Kenaikan Gaji PNS Bebani Negara

JAKARTA–Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai proyeksi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam beberapa tahun mendatang membebani keuangan negara. Wapres bahkan memprediksi keuangan negara bakal kolaps bila pemerintah merealisasi rencana kenaikan gaji PNS. “Bila gaji pegawai terus naik tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi, pada 2011 akan terjadi stagnasi pembangunan karena anggaran belanja rutin lebih besar dari anggaran pembangunan,” ujar Wapres Jusuf Kalla ketika membuka seminar nasional Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (1/11).

Rabu lalu (31/10), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendy di Kantor Kepresidenan mengatakan, pemerintah berencana menaikkan gaji PNS secara bertahap setiap tahun. Awal tahun anggaran 2008 mendatang, gaji PNS diproyeksikan naik 20 persen. Kalla menuturkan, pertumbuhan ekonomi hanya bisa diraih bila birokrasi pemerintahan berlangsung efektif dan efisien. Efektif artinya pelaksanaan aturan dilaksanakan secara cepat dan prima, sementara efisien berarti biaya pengurusan birokrasi harus sesuai aturan.

 “Negara, birokrasi, dan pertumbuhan ekonomi saling terkait. Pegawai butuh penghasilan besar dan negara bisa memberikannya bila pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi kalau pelayanan publik efektif dan efisien,” tuturnya.

Namun, kata Wapres, bila PNS menuntut kenaikan gaji tanpa upaya meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan negara kesulitan memenuhi tuntutan kenaikan gaji PNS. Kalla menegaskan, iklim usaha di Indonesia selama ini kurang ramah karena birokrasi yang terlalu panjang dan praktik pungli di birokrasi. Mantan pengusaha perkapalan ini mencontohkan ada 21 meja perizinan milik Ditjen Bea dan Cukai di pelabuhan yang harus dilewati importir untuk mengeluarkan kontainer yang dibawanya dari pelabuhan.

Akibatnya, pengusaha harus menunggu lama untuk membongkar barang dan mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar dokumen-dokumen pengiriman barang bisa lekas lolos dari pemeriksaan Ditjen Bea dan Cukai. “Solusinya sebenarnya sederhana, pangkas saja meja perizinan dari 21 menjadi tujuh. Korupsi pasti akan turun dan ekspor-impor akan lebih cepat,” katanya.

Menanggapi keluhan Wapres Jusuf Kalla, Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menilai gaji PNS tidak akan menjadi beban bila pemerintah serius memberangus korupsi. “Kenaikan gaji PNS tidak perlu harus dengan menaikkan pajak atau mengurangi anggaran yang lain, cukup pejabat tidak melakukan korupsi sudah akan terbayar semua,” katanya. Ruki mencontohkan, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun ini mencapai Rp 480 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 600 triliun tahun depan.

Menurut asumsi Begawan ekonomi Sumitro, 25-35 persen anggaran pengadaan barang dan jasa habis dikorupsi. “Jadi, bila kita bisa menyelamatkan 25 persen saja, akan diperoleh penghematan Rp 150 triliun yang bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai,” tukasnya.

Berdasarkan pengalaman 24 pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lain yang telah mempraktikkan tender elektronik, setiap tahun dapat dihemat anggaran negara senilai Rp 9 triliun. “Kalau seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan tender terbuka melalui e-procurement, berapa anggaran negara yang bisa dihemat? Jumlah kabupaten/kota di Indonesia saja sudah 456, belum lembaga negara lain,” terangnya.

“Tidak perlu repot, cukup berhenti korupsi, maka gaji PNS akan naik bahkan bisa untuk membayar utang luar negeri. Jadi, kalau pegawai negeri mau dinaikkan gajinya, hentikan korupsi,” tambah Ruki. Mantan jenderal bintang satu Polri ini juga mengutip pernyataan Mahatma Gandhi bahwa bahan makanan yang ada di seluruh dunia ini cukup untuk dimakan semua orang. Namun, bahan makanan di seluruh dunia tidak akan cukup untuk satu orang yang melakukan korupsi.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendy menuturkan, penghematan belanja barang dan jasa tersebut bisa digunakan pemerintah daerah untuk membiayai program-program kesejahteraan masyarakat yang populis. Dia mencontohkan penghematan anggaran bisa digunakan untuk membiayai program pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat. Efeknya, sembilan kepala daerah yang melaksanakan e-procurement sukses terpilih lagi untuk masa jabatan kedua. “Bupati Jembrana terpilih kembali dengan perolehan suara 87 persen, bupati Sragen 86 persen, dan gubernur Gorontalo dipilih kembali oleh hampir 90 persen rakyatnya,” terang Taufiq. (jpnn)

 Sumber: Radar Banten edisi Jumat 2 November 2007