Bantencorner’s Weblog


Orang Baik
April 26, 2008, 11:49 am
Filed under: Kolom

SEORANG pejabat teras di salah satu daerah di Banten pernah berkeluh kesah tentang nasib tragis yang dialaminya terkait dengan dugaan kasus korupsi yang menimpanya. Gara-gara kasusnya itu, ia tak lagi bisa bertegur sapa dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya.
Sholat subuh pun tak lagi bisa dilakukan di masjid. Ruang geraknya begitu terbatasi. Masyarakat yang biasanya ramah, mau menyapa, mendadak diam atau memalingkan muka. Kalaupun bertegur sapa, suasananya begitu kaku dan terkesan dipaksakan.
“Itulah yang saya alami sekarang. Padahal, belum ada keputusan hukum yang menyatakan saya bersalah. Tapi, belum apa-apa saya sudah seperti pesakitan. Ruang gerak saya menjadi sangat terbatas. Sikap masyarakat pun sudah mulai berubah,” ungkap pejabat tersebut.
Yang lebih menyedihkan lagi saat ia bercerita tentang kondisi kejiwaan sang anak yang terguncang lantaran teman-temannya banyak bertanya tentang kasus yang menimpanya. “Anak saya sampai menangis dan bertanya, betulkah Bapak korupsi?” imbuh pejabat itu sambil menahan rasa getir.
Padahal, pejabat tersebut selama ini dikenal begitu baik dan tidak pernah punya cela, baik di lingkungan pekerjaan maupun di masyarakat. Selain menjadi pejabat teras di sebuah daerah, ia pun dikenal sebagai tokoh masyarakat yang berjiwa sosial dengan aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, dan tentu saja taat beribadah.
***
Sungguh, tidak bisa dibayangkan betapa hancurnya perasaan dia, istri, maupun anak-anaknya. Betapa nama besar dan kebaikan yang dilakukan selama puluhan tahun itu hancur tak berbekas. Tidak pula dapat dipulihkan dengan segera.
Dan apa yang dialaminya, tentunya juga dialami oleh pejabat-pejabat lain, atau siapa pun yang tersangkut kasus kriminalitas semacam kasus korupsi. Kendatipun statusnya masih ‘dugaan’ dan belum terbukti bersalah, tetap saja bisanya opini yang terbangun di masyarakat adalah bahwa pejabat itu telah melakukan korupsi. Stigma negatif begitu mudah terbangun.
“Gak nyangka ya ternyata dia itu koruptor.”
“Padahal dia itu baik, dermawan, kok bisa ya korupsi?”
“Pantas saja rumahnya bagus, mobilnya banyak. Korupsi sih!”
Begitu antara lain rasan-rasan orang manakala mengetahui tetangganya yang kebetulan seorang pejabat, tersandung kasus korupsi.
***
Persoalan orang baik yang terseret kasus korupsi hingga masuk bui, kerap kali menjadi bahan perbincangan hangat sejumlah pihak. Umumnya perbincangan itu akan terhenti pada satu pertanyaan, kenapa orang baik itu bisa korupsi?
Jawabannya memang bisa bermacam-macam. Ada yang menjawab bahwa pejabat itu hanya berpura-pura baik saja di mata publik, sehingga dikenal bersih tanpa cela. Padahal, ia sebetulnya korputor. Kalau tidak, mana mungkin terjerat kasus korupsi dan dipenjara.
Ada juga yang menjawab bahwa kebaikan si pejabat tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak lain dengan menjadikannya sebagai kambing hitam kesalahan. Saking baiknya, ia tak mampu menolak untuk berbuat sesuatu yang seolah-olah baik, padahal sejatinya apa yang dilakukannya itu salah hingga menjerumuskannya ke dalam penjara.
Jawaban-jawaban di atas bisa jadi benar, bisa pula salah. Adapun yang punya jawaban sebenarnya adalah para pejabat bersangkutan yang terkena kasus (korupsi). Merekalah yang sejatinya lebih tahu apa yang dilakukannya selama menjabat dan berkuasa, sehingga tahu pula konsekuenasi apa yang bakal diterima ketika berbuat dan tidak berbuat.
Hanya yang harus disadari, menjadi pejabat yang baik saja tidak akan cukup selamat dari kemungkinan jeratan hukum jika ia hidup dalam sistem dan lingkungan yang tidak baik (baca; jahat). Dan sebaik-baiknya pejabat — sekalipun terpaksa – akan ‘ikut-ikutan’ menjadi (baca; terstigma) jahat, karena berada dalam sistem yang tidak memungkinkannya berbuat baik.
Karena itu, tak ada pilihan lain selain berbuat baik sambil memperbaiki sistem yang tidak baik menjadi baik. Menjadi individu yang baik saja tanpa memberi perbaikan (baca; manfaat) kepada sistem dan lingkungan, hanya akan menjadi seperti lilin. Dibakar, meleleh, lalu hancur dan binasa…..!***

 

 

 

 

Iklan


Hijauisasi
Maret 29, 2008, 3:04 pm
Filed under: Kolom

BERKUNJUNG ke Pandeglang hari-hari ini akan membuat mata kita terbelalak menyaksikan berbagai bangunan milik pemerintah dan fasilitas umum yang berubah warna cat, dari yang biasanya berwarna putih menjadi hijau. Dari kantor-kantor pemerintahan, bangunan sekolah, gapura, pagar, hingga pot bunga, semua menjadi hijau. ‘Penghijauan’ ini tak hanya di dalam kota, tapi juga hingga ke pelosok.
Dan tidak dapat dipungkiri jika perubahan warna itu membuat suasana Pandeglang terasa lebih asri, rapi, dan tentu saja menjadi hijau. Tapi, tak dapat dipungkiri pula jika perubahan itu telah menyulut kontroversi di masyarakat.
Apa sebab?
Sebabnya, banyak pihak menilai bahwa perubahan warna cat pada bangunan-bangunan milik pemerintah dan berbagai fasilitas umum lainnya, dilakukan seiring dengan tampilnya penguasa setempat sebagai orang nomor satu sebuah partai politik yang kebetulan berciri khas warna hijau. Maka, tak pelak bila banyak kalangan menilai perubahan warna itu dalam rangka hijauisasi Pandeglang guna menghadapi Pemilu 2009 mendatang.
Dengan demikian, masyarakat Pandeglang — paling tidak – yang setiap hari telah terbiasa melihat warna hijau, pada pemilu mendatang akan ramai-ramai mencoblos partai dimaksud. Golnya adalah tentu saja partai tersebut memperoleh suara terbanyak.
“Meski tidak secara implisit, orang bisa menebak kenapa dicat hijau. Karena memang kepala daerahnya juga ketua salah satu partai politik,” protes anggota DPRD Pandeglang Hatami Kastura (Radar Banten, 23/3).
Soal adanya politisasi di balik warna cat ini, buru-buru disanggah oleh pejabat pemerintahan setempat. Menurut pejabat tersebut, hijauisasi yang dilakukan itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pandeglang yang hijau, dalam arti bukan hanya hijau gunung atau tanaman, tetapi termasuk gedung dan perkantoran.
“Makna hijau di sini bukan hanya gunung dan hutan saja, tetapi keseluruhan termasuk gedung. Dan ini tidak ada kaitannya dengan sebuah partai politik. Yang jelas warna hijau ini bisa membuat kesejukan dan kenyamanan,” kata Kabag Humas Pemkab Pandeglang Olis Solihin (Radar Banten, 23/3).
***
Soal hijauisasi yang kini tengah berlangsung di Pandeglang, membawa ingatan saya pada peristiwa beberapa tahun silam saat masih kuliah di sebuah kota di Jawa Tengah. Kala itu, penguasanya amat ‘gandrung’ dengan warna kuning, sehingga menginstruksikan aparat di bawahnya untuk melakukan kuningisasi.
Maka, hampir seluruh bangunan, mulai dari pagar, gapura, pot bunga, tong sampah, bahkan pohon-pohon asam di pinggiran jalan, di seantero kota/kabupaten di Jawa Tengah disulap menjadi kuning ‘sekuning-kuningnya’, sesuai harapan penguasa. Walhasil, wilayah Jawa Tengah yang notabene berhawa panas pun semakin terang benderang saja dengan warna kuning yang jika di siang hari membuat mata kita terasa silau.
Fenomena kuningisasi tersebut tak pelak menjadi bahan obrolan, bahkan candaan para mahasiswa. Sampai-sampai ada seorang kawan yang berkelakar menyatakan bahwa selain cat kuning, cat warna lain tidak akan laku di Jawa Tengah. Untungnya saja tidak ada yang berkelakar tentang gigi yang harus pula berwarna kuning. Sebab, kalau sampai gigi harus kuning, yang rugi adalah produsen maupun penjual sikat gigi dan odol.
Nah, jangan-jangan di Pandeglang pun cat yang tengah laku di pasaran adalah cat warna hijau. Sebab, bayangkan saja, ada berapa bangunan dan fasilitas umum yang harus dicat hijau, serta menghabiskan berapa kaleng atau galon cat setiap bangunannya. Dan jika benar ini bernuansa politis, maka fenomena tersebut bisa diprediksi paling tidak akan berlangsung hingga 2009 mendatang, tepatnya ketika pemilu berlangsung. Artinya, para produsen cat kini harus lebih banyak lagi memproduksi cat warna hijau terutama untuk didistribusikan ke Pandeglang.
Tapi, seorang rekan wartawan mengatakan bahwa fenomena hijauisasi di Pandeglang berkaitan dengan masalah global warming. “Untuk mengantisipasi global warming, maka diperlukan penghijauan. Nah, saking semangatnya, gedung dan bangunan pun dicat hijau,” kata dia sambil tertawa.
“Ah, bisa saja ente…….!”***



Nasi Aking
Maret 22, 2008, 9:57 am
Filed under: Kolom

MANTAN Panglima TNI Wiranto, yang telah menegaskan akan maju dalam pencalonan presiden mendatang, Selasa (18/3) pekan lalu berkunjung ke Serang, tepatnya ke Kampung Masigit Tegal, Desa Priyayi, Kecamatan Kasemen. Di sana, ketua umum DPP Partai Hanura ini menyambangi kediaman Solihah (45), janda beranak lima yang kesehariannya berjualan kue keliling.
Oleh si empunya rumah, ia disuguhi nasi aking yang biasa dimakan masyarakat setempat. Dan Wiranto pun melahapnya sembari disaksikan oleh puluhan pasang mata. Esoknya, hampir seluruh media lokal menurunkan berita tentang kunjungan sang calon presiden, plus fotonya yang tengah asyik menikmati makanan tersebut.
***
Sebetulnya tak ada sesuatu yang luar biasa dari kunjungan tersebut. Sebab, apa yang dilakukan Wiranto jamak pula dilakukan oleh para elit politik setiap kali akan menghadapi momen politik, baik momen pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden. Tujuannya, tak perlu kita jelaskan karena semua sudah tahu. Nah, kalaupun ada yang bisa disebut luar biasa, itu karena persoalan nasi aking yang dimakan oleh Wiranto saja, sehingga menjadikan kunjungannya memiliki nilai plus.
Seandainya saja nasi (bekas) yang dijemur dan dikeringkan sebagai makanan cadangan manakala beras tak lagi dimiliki warga itu hanya dimakan oleh Solihah atau warga lain, peristiwanya tentu biasa-biasa saja. Apalagi berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Supeni, kebiasaan makan nasi aking yang dilakukan warga bukan sebuah kasus kemanusiaan yang luar biasa. Artinya, warga memang sudah sangat terbiasa mengonsumsi makanan itu.
Tapi, karena kali ini disuguhkan dan dimakan oleh sosok sepopuler Wiranto, maka peristiwa tersebut (seakan-akan) menjadi luar biasa, sehingga memperoleh porsi liputan yang istimewa terutama oleh media-media lokal. Ada yang menempatkannya sebagai headline dengan judul Warga Kota Makan Nasi Aking, ada juga yang ‘sekadar’ berita biasa dengan judul Ke Banten, Wiranto Cicipi Nasi Aking.
Karenanya, nasi aking pun mendadak ‘naik daun’. Ia tidak lagi sekadar dikonsumsi masyarakat jelata yang hidupnya serba kekurangan, melainkan telah jauh memasuki ranah politik, dan dengan sendirinya menjadi ‘santapan politik’ lumayan menarik — paling tidak — bagi Wiranto.
Pun demikian, Wiranto mengaku jika nasi tersebut sama sekali tidak enak, kecuali dicampur sambal. “Perut saya sampai sakit karena terlalu banyak makan sambal,” aku Wiranto kepada wartawan sesaat setelah menikmati makanan itu.
Jika rasanya tidak terlalu enak barangkali juga bukan hal yang luar biasa karena banyak juga jenis makanan lain yang tak enak di lidah. Tapi, persoalannya adalah, sudah tidak enak di lidah, makanan tersebut amat minim dari nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.
Lalu, ada apa di balik kebiasaan mereka mengonsumsi nasi aking?
Jawabannya sebetulnya amat sederhana. Saat ini Solihah dan puluhan bahkan mungkin ratusan warga yang mengonsumsi nasi aking itu hidup dalam kubangan kemiskinan. Mereka hanya mengandalkan keahlian sebagai buruh kasar atau pedagang keliling saja, dengan pendapatan yang tidak pernah pasti alias senen kemis.
Dalam kondisi yang serba ketidakpastian itulah mereka sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sekalipun hanya untuk membeli barang seliter atau dua liter beras. Untuk menyiasatinya, dikonsumsilah nasi aking, terutama ketika persediaan beras sudah tak ada lagi. Tak peduli nilai gizinya minim, yang penting perut tak lagi keroncongan.
Toh, andai saja hidupnya berkecukupan, rasanya tak mungkin mereka (terbiasa) mengonsumsi nasi aking. Kalaupun bosan makan nasi, pilihannya tentu roti, mie, atau bahkan hamburger dan sejenisnya yang notabene memiliki nilai gizi tinggi, lantaran mereka ada uang untuk membelinya.
Karena itu, seorang rekan yang juga aktivis LSM menyesalkan sikap seorang pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang juga menyatakan bahwa persoalan nasi aking bukan persoalan serius lantaran sudah biasa dikonsumsi masyarakat. “Masyarakat memang terbiasa makan nasi aking karena di rumah mereka sudah tidak ada lagi beras!” kata rekan tersebut dalam diskusi mengenai Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Banten yang berlangsung di sebuah hotel di Serang, sepekan lalu.
Lalu, jika sebab kemiskinan yang membuat mereka mengonsumsi nasi aking, masih bisakah kita mengatakan ini bukan peristiwa kemanusiaan?
Jika ya, sungguh terlalu …!!***



Alun-alun atau Pasar Tumpah?
Maret 14, 2008, 3:34 am
Filed under: Kolom

SALAH satu ikon sebuah kota adalah alun-alun. Lokasinya (selalu) berada di tengah-tengah kota, dikelilingi oleh jalan dan dapat diakses dari segala arah. Begitupun dengan alun-alun Serang, berada persis di jantung kota, dan dapat ditempuh dari berbagai arah.
Yang unik, alun-alun ini terbagi menjadi dua karena dibelah oleh jalan dua arah yang menghubungkan ruas jalan yang satu dengan ruas jalan yang lain. Meski masih terintegrasi, tetapi masyarakat menyebutnya sebagai alun-alun barat dan alun-alun timur. Sementara tepat di tengah belahan jalan, terdapat sebuah monumen perjuangan.
Selain itu, tak ada lagi keunikan lain yang dimiliki alun-alun Serang. Yang ada, akhir-akhir ini, adalah kekumuhan dan kesemrawutan dengan ceceran sampah di mana-mana.
Tidak percaya?
Cobalah datang sesekali pada minggu pagi. Di sana kita akan menjumpai pasar tumpah, bukan lagi alun-alun sebagai ruang publik yang aman dan nyaman sebagai tempat hiburan bagi keluarga. Untuk sekadar jalan kaki atau berlari-lari kecil mengelilingi alun-alun pun sulit kita lakukan.
Masuk ke dalam – baik ke alun-alun barat maupun timur – kita akan langsung berdesakan dengan para pedagang yang jumlahnya sebanding dengan jumlah pengunjung yang datang. Yang dijual amat beragam. Dari mainan, pakaian, makanan, minuman, bunga dengan segala jenisnya, perlengkapan rumah tangga, hingga buah-buahan. Satu waktu, bahkan sangat mungkin di alun-alun juga akan dijual hewan ternak seperti ayam, bebek, ikan basah atau barang dagangan lain yang cepat membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap, menyebabkan becak, dan sebagainya.
Begitu pula di sepanjang trotoar yang sejatinya hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, terkapling oleh para pedagang yang menggelar dagangannya. Jalan yang mengelilingi alun-alun pun setali tiga uang. Penuh sesak, baik oleh kendaraan yang melintas maupun yang parkir, becak yang mencari penumpang, hingga orang-orang yang berlalu lalang. Semua menyatu khas pasar tumpah, pasar kaget, atau bahkan pasar tradisional.
Anehnya, dalam situasi kekumuhan, kesemrawutan, dan ketidaktertiban ini, nyaris tak ada upaya pemerintah melakukan penataan, sehingga alun-alun menjadi aman nyaman, tertib, dan teratur, tanpa harus menghilangkan hak bagi siapa pun untuk memanfaatkannya. Dan sebagai ikon kota tak semestinya ruang publik ini menjadi pasar yang membuat wajah kota menjadi semakin buram, kusam, dan tentu saja tidak berwibawa.
Mengapa harus ditata?
Di luar maupun di dalam alun-alun ada beragam aktivitas, dari yang sekadar berolahraga hingga yang berjual beli. Dan di balik keberagaman aktivitas itu, selalu ada pelanggaran ataupun penyerobotan hak orang lain, seperti pedagang mengapling trotoar untuk menggelar dagangannya, parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya, dan lain-lain.
Nah, di sinilah pentingnya pemerintah membuat semacam regulasi seputar pemanfaatan alun-alun sebagai ruang publik, khususnya pada setiap minggu pagi atau hari-hari lain yang ramai dikunjungi masyarakat. Misalnya, tentang larangan bagi pedagang untuk berjualan di sepanjang trotoar dan area-area tertentu di alun-alun. Kemudian, jenis dagangan apa yang boleh dijual, plus dalam kapasitas berapa, dan larangan parkir di lokasi-lokasi tertentu yang bisa menimbulkan kemacetan.
Aturan-aturan itu perlu dibuat sepaket dengan sanksinya, dan tentu saja harus dijalankan dengan konsisten, bukan anget-anget tai ayam seperti pelarangan becak melintasi jalan-jalan protokol di Kota Serang.
Pada awal-awal peraturan itu diberlakukan, kita melihat bagaimana aparat pemerintah rajin melakukan razia termasuk memberikan sanksi kepada tukang becak yang kedapatan beroperasi di jalur-jalur ‘terlarang’. Tapi, setelahnya, tak ada lagi pengawasan, apalagi razia. Akibatnya, kini para tukang becak santai saja melintasi ruas-ruas jalan tersebut.
Ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan beserta sanksinya hanya akan membuat pemerintah kehilangan muka dan wibawa di mata warganya. Dalam konteks alun-alun, pemerintah tak punya pilihan kecuali segera mengambil langkah-langkah tadi. Jika dibiarkan, alun-alun Serang pada akhirnya akan benar-benar menjadi pasar dengan segala kekumuhan dan kesemrawutan yang semakin tidak terkendali.
Para pedagang akan semakin sulit diatur karena merasa telah memperoleh legalitas setelah sekian lama dibiarkan bebas berjualan, terlebih jika selama ini mereka juga dimintai retribusi oleh petugas. Ujung-ujungnya akan muncul problem baru yang lebih kompleks lagi, dan pemerintah pun akan semakin kehilangan muka dan wibawa saja.
Tapi, semua pilihan itu ada di tangan pemerintah!***

 



Masyarakat Masakin(i)
Maret 8, 2008, 9:05 am
Filed under: Kolom

Di Kota Serang tercatat 12.857 anak yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Lalu, dari 1.577 ruang belajar di tingkat SD, sebanyak 421 ruang dalam kondisi rusak berat, 445 rusak ringan, dan sisanya dalam keadaan baik. (Radar Banten, Kamis 28 Februari 2008)

Berdasarkan data di Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Serang, hingga Desember 2007, dari sebanyak 67.030 bayi di Kota Serang, 785 di antaranya menderita gizi buruk. (Radar Banten, Jumat 29 Februari 2008)
***
BIARKAN angka yang bicara, sebab angka biasanya lebih nyata dibanding kata-kata. Dan, angka-angka di atas telah berbicara kepada kita bahwa masih cukup banyak anak yang putus sekolah (dasar). Masih cukup banyak pula bayi yang menderita gizi buruk.
Itu baru di Kota Serang yang wilayahnya tak begitu luas dan hanya terdiri dari enam kecamatan saja. Belum di kota/kabupaten lain yang wilayahnya lebih luas dengan jumlah kecamatan lebih banyak. Jika dijumlah (se Banten), niscaya angka-angka itu akan bertambah berkali lipat, dan sekaligus memberikan gambaran semakin nyata betapa masih (teramat) sangat banyak masyarakat yang hidupnya dalam ketidakberuntungan.
Akibat ketidakberuntungan pulalah mereka tak lagi bisa mengenyam bangku pendidikan, sekalipun hanya tingkat dasar. Juga tak mendapat asupan makanan yang mengenyangkan dan menyehatkan, sehingga harus kekurangan gizi.
Muara dari semua itu adalah karena faktor kemiskinan, baik bersifat kultural alias sudah dari sananya miskin, maupun bersifat struktural. Dalam arti, karena sistem (birokrasi) dan ketiadaan akses maupun kesempatan untuk mengubah nasib, mereka tetap menjadi miskin. Padahal, sesungguhnya mereka ingin dan punya potensi untuk lepas dari kemiskinan.
Sekadar contoh, ada orang memiliki kemampuan menjadi PNS dan dia berkali-ikut tes. Tetapi karena tidak memiliki akses, ia pun gagal dan tak pernah menjadi PNS. Ia ‘terkalahkan’ oleh orang yang sekali ikut tes tapi langsung diterima lantaran yang bersangkutan anak pejabat atau saudara dari pejabat (baca; memiliki akses). Kondisi inilah antara lain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural.
Untuk mengentaskannya, tentu tak cukup hanya dengan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke masing-masing sekolah, bukan dengan beras raskin, bukan pula dengan BLT alias bantuan langsung tunai. Karena semua bantuan itu sifatnya konsumtif, sekali pakai langsung habis.
Pemberian bantuan seperti demikian bahkan tidak membuat masyarakat kita mandiri dan bisa terlepas dari kemikinan. Sebaliknya, masyarakat akan terus dibuat ketergantungan, sehingga kemiskinan akan semakin menjadi-jadi dan jumlahnya terus bertambah. Ujung-ujungnya, yang repot selain masyarakat sendiri, juga pemerintah. Karena, berapa pun dana yang dikeluarkan, dan apapun yang diberikan, akan langsung habis dalam sekejap, tidak berbekas.
Memang tidak mudah mengatasi persoalan kemiskinan. Tapi, jika ada keseriusan dan ketulusan dari para pemilik regulasi, persoalan ini sebetulnya sangat mungkin dicarikan solusinya yang lebih dari sekadar memberikan berbagai bantuan yang sifatnya cuma-cuma. Adapun yang mengetahui cara dan formulanya, tak lain para pemilik regulasi sendiri. Toh, mereka bekerja dan dibayar (sebagai PNS, wakil rakyat), dengan tugas antara lain mengatasi persoalan-persoalan demikian. Dengan begitu, sebetulnya tidak ada alasan bagi mereka untuk berkelit, atau bahkan lari dari tanggung jawab.
Lebih jauh lagi, untuk mampu mengatasi problem kemiskinan ini dibutuhkan pemimpin yang kuat (strong leadership), dalam arti memiliki keberanian dan keteladanan, serta visi misi yang jelas lagi mengakar (membumi, bukan melangit). Tanpa modal tersebut, persoalan kemiskinan hanya akan menjadi wacana dan bahan diskusi yang tak akan pernah ada habisnya.
Khusus Kota Serang yang sebentar lagi akan menggelar pemilihan kepala daerah, semestinya persoalan kemiskinan dijadikan isu sentral oleh mereka yang berkehendak menjadi walikota. Tentu bukan sebatas isu yang laku dijual sebagai kecap nomor satu. Tetapi isu yang dikampanyekan dan diperjuangkan, dengan strong leadership-nya, yang berangkat dari ketulusan tentunya.
Jika tidak, siapa pun yang menjadi walikota, angka-angka di atas dalam waktu setahun ke depan saja niscaya akan terus bertambah, bahkan bisa berkali-kali lipat jumlahnya.
Tidak percaya? Mari kita buktikan!***



Bambang Wibowo: Memanusiakan Manusia
Maret 3, 2008, 3:30 am
Filed under: Apa Siapa, Kolom

SULIT mengaitkan latar belakang pendidikannya yang sarjana geofisika dengan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Ia bahkan begitu low profile, jauh dari sikap kaku sebagaimana umumnya orang eksakta. Tapi, itulah Bambang Wibowo.
Bambang sebagai salah seorang konseptor, pendiri sekaligus pengelola Sekolah Peradaban, justru memiliki segudang konsep tentang sistem pendidikan yang lebih memanusiakan manusia, tak kalah dari orang-orang yang berlatar belakang sarjana kependidikan.
Salah satu konsep yang tengah diwujudkannya ya di Sekolah Peradaban ini. “Cita-citanya, melalui sekolah ini kita ingin mempersiapkan anak didik menjadi dirinya sendiri, karena mereka dilahirkan untuk zaman yang berbeda dengan kita. Dengan sistem pendidikan yang diterapkan di sini, si anak dikembalikan fitrahnya sebagai anak yang unggul,” kata Bambang.
Bambang sendiri tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan. Ia malah berada di belakang layar, dan hanya duduk sebagai salah satu pengurus di Yayasan Insan Peradaban yang menaungi sekolah ini. Adapun untuk pengelolaan, diserahkan kepada sang istri, Rahmiyana, dan guru-guru lainnya.
Selain di Serang, Sekolah Peradaban juga terdapat di Cilegon, tepatnya di daerah Palas. “Untuk yang di Cilegon, pengelolanya Ibu Irna Yossi yang sekaligus konspetor atas kurikulum yang ada di Sekolah Peradaban. Malah Sekolah Peradaban di Cilegon lebih dulu setahun dibanding yang di Serang,” ujar Rahmiyana.
Konsep lain yang ingin dikembangkan Bambang adalah lembaga pendidikan berbasis pesantren modern. Tapi bukan seperti pesantren modern pada umumnya. Salah satu ciri khas pesantren ini adalah bahwa setiap santri wajib pulang ke rumahnya setiap akhir pekan. Mereka baru kembali ke pesantren pada Minggu malam atau Senin paginya.
Konsep ini amat bertolak belakang dengan pesantren modern yang sudah ada. Sebab, santri biasanya hanya boleh pulang pada waktu-waktu tertentu saja, semisal liburan atau karena ada keperluan lain. Nah, di dalam hal ini Bambang memiliki cara pandang berbeda.
Menurut Bambang, jika santri boleh pulang hanya pada saat liburan, interaksi dengan orangtua dan keluarga sangat singkat dan amat terbatas. Padahal, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seimbang, antara pendidikan di dalam lingkungan keluarga dan di luar lingkungan pendidikan. “Dengan diwajibkan pulang setiap pekan ke rumahnya, hubungan antara santri dengan orangtua akan terjalin dengan baik,” kata Bambang.
Gagasan lain Bambang adalah ingin agar para guru tidak sebatas melakukan kewajibannya sebagai pengajar dengan hanya memperoleh gaji sebagai tenaga pengajar. Tapi ia ingin guru-guru itu sekaligus sebagai pemilik saham. Dengan demikian, para guru akan memiliki kecintaan yang tinggi terhadap sekolah dan anak-anak didiknya.
Caranya?
“Kita berikan guru kesempatan untuk mengelola unit-unit tertentu yang ada di sekolah. Misalnya mobil jemputan, katering, dan lain-lain. Melalui cara tersebut, selain memperoleh gaji sebagai tenaga pendidik, guru pun memiliki pendapatan lain,” kata Bambang yang merasa yakin konsep-konsepnya satu saat akan terwujud seperti ia mewujudkan Sekolah Peradaban.**

 



Debat Kusir
Maret 3, 2008, 3:25 am
Filed under: Kolom

BEBERAPA waktu yang lalu, Wakil Bupati Serang Andy Sujadi melontarkan pernyataan bahwa Pemkot Serang ibarat rumah kecil tapi banyak personil. Padahal program dan keuangannya belum memadai. Andy juga menyatakan bahwa ia sering melihat pegawai pemkot hanya merokok dan nongkrong di warung. “Itu namanya pengangguran terselubung dan makan gaji buta. Kalau di perusahaan swasta udah dipecat itu,” kata dia seperti dimuat di harian ini, Rabu (20/2).
Karuan, pernyataan Andy memancing reaksi dari pejabat teras di lingkungan Pemkot Serang. Tak kurang dari Sekdakot Sulhi Choir angkat bicara untuk mengcounter pernyataan Andy. Kata Sulchi, Andy boleh saja melakukan kritikan tapi tidak dengan persepsi negatif. “Persepsinya jangan negatif. Kalau sudah negatif, seterusnya akan dinilai negatif,” jawab Sulchi.
Sulhi juga membantah penilaian Wabup yang menuding kinerja pegawai pemkot tidak optimal dan terkesan berleha-leha. “Tidak seperti itu. Justru semua pegawai bekerja keras untuk menjalankan amanah dari pembentukan Kota Serang. Memang melihat ngerokok dan nongkrongnya di mana,” ungkap Sulhi balik mempertanyakan.
Publik awam mungkin akan bertanya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan dua pejabat itu? Apa pula yang terjadi dengan Pemkab dan Pemkot Serang?
Sulit dijawab, kecuali oleh kedua pejabat dan kedua pemerintahan tersebut. Yang jelas, dengan munculnya ‘perang terbuka’, publik menjadi tahu betapa tidak harmonisnya hubungan ‘kakak beradik’ tersebut. Keduanya saling tuding dan menyalahkan. Sungguh sebuah preseden buruk lagi memalukan bagi kedua pemerintahan itu. Untungnya, ‘perang’ tidak terus berlanjut karena berhasil ‘didamaikan’ oleh Wakil Gubernur Banten Masduki dalam sebuah rapat bersama antara Pemkab dan Pemkot Serang di Gubernuran, Rabu (27/02).
***
Di zaman sekarang yang kata orang zaman serba keterbukaan, saling tuding, saling hujat, saling menjatuhkan, merupakan hal biasa. Karena sudah saking biasa pula, seseorang terkadang tak lagi bisa menempatkan diri sebagai apa dan dalam kapasitas apa ia melontarkan pernyataan. Ironisnya lagi, perdebatan yang muncul cenderung debat kusir, tidak substanisal, bahkan tanpa solusi.
Kenyataan ini pula yang nyaris setiap hari kita lihat di televisi, kita dengarkan di radio, dan kita baca di suratkabar. Bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional. Para elit sampai berbusa-busa berbicara mempersoalkan ini dan itu, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Elit yang tidak suka atau tersinggung dengan pernyataannya, balik membalas, tentu dengan berbusa-busa dan mengatasnamakan kepentingan rakyat pula.
Padahal, tidak jelas, rakyat yang mana yang mereka bela? Lalu, mana bukti bahwa rakyat telah berhasil diperjuangkan?
Toh, hingga kini mayoritas rakyat masih hidup dalam kubangan kemiskinan, masih banyak yang buta aksara, masih banyak yang putus sekolah, masih banyak yang kekurangan gizi, dan masih banyak lagi, masih banyak lagi yang lainnya.
Rakyat tidak berdaya manakala harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Bahkan untuk membeli sepotong tempe, karena harganya tak lagi terjangkau. Rakyat juga semakin tidak berdaya di kala sakit, karena rumah sakit menolak mengobati dengan alasan dana askeskinnya habis atau tersendat.
Saking kesalnya dengan fenomena seperti itu, seorang kawan setengah bercanda berujar bahwa pemerintah dan para elit sesungguhnya tidak benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Munculnya kebijakan beras raskin yang saat ini tengah ramai dipersoalkan karena kualitas yang rendah dan banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, sebetulnya bukanlah kebijakan yang pro rakyat. Bagi dia, itu kebijakan seolah-olah pro rakyat saja, padahal sebetulnya tidak. “Beras raskin itu bukan pemberian pemerintah. Tapi pemberian rakyat kepada pemerintah, lalu diberikan lagi oleh pemerintah kepada rakyat,” kata dia enteng.
***
Fenomena debat kusir antar-elit sesungguhnya bukanlah hal yang aneh di negeri ini. Tapi, yang justru aneh jika fenomena itu dianggap sebagai indikator bahwa demokratisasi sedang terjadi di negeri ini. Jadinya, atas nama demokrasi pula, siapa pun boleh mengatakan apa pun, bebas tanpa batas.
Padahal, anggapan seperti itulah yang salah kaprah. Demokrasi bukanlah debat kusir. Demokrasi adalah mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kalaupun debat kusir dikatakan demokrasi, itu baru sebatas talking democracy, bukan working democracy. Atau, malah lebih pantas disebut democrazy.
Maka, agar tak mau disebut talking democracy bahkan democrazy, hentikan debat kusir sekarang juga. Bekerjalah dengan tulus, dan tentu sesuai kapasitas….!***