Bantencorner’s Weblog


Debat Kusir
Maret 3, 2008, 3:25 am
Filed under: Kolom

BEBERAPA waktu yang lalu, Wakil Bupati Serang Andy Sujadi melontarkan pernyataan bahwa Pemkot Serang ibarat rumah kecil tapi banyak personil. Padahal program dan keuangannya belum memadai. Andy juga menyatakan bahwa ia sering melihat pegawai pemkot hanya merokok dan nongkrong di warung. “Itu namanya pengangguran terselubung dan makan gaji buta. Kalau di perusahaan swasta udah dipecat itu,” kata dia seperti dimuat di harian ini, Rabu (20/2).
Karuan, pernyataan Andy memancing reaksi dari pejabat teras di lingkungan Pemkot Serang. Tak kurang dari Sekdakot Sulhi Choir angkat bicara untuk mengcounter pernyataan Andy. Kata Sulchi, Andy boleh saja melakukan kritikan tapi tidak dengan persepsi negatif. “Persepsinya jangan negatif. Kalau sudah negatif, seterusnya akan dinilai negatif,” jawab Sulchi.
Sulhi juga membantah penilaian Wabup yang menuding kinerja pegawai pemkot tidak optimal dan terkesan berleha-leha. “Tidak seperti itu. Justru semua pegawai bekerja keras untuk menjalankan amanah dari pembentukan Kota Serang. Memang melihat ngerokok dan nongkrongnya di mana,” ungkap Sulhi balik mempertanyakan.
Publik awam mungkin akan bertanya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan dua pejabat itu? Apa pula yang terjadi dengan Pemkab dan Pemkot Serang?
Sulit dijawab, kecuali oleh kedua pejabat dan kedua pemerintahan tersebut. Yang jelas, dengan munculnya ‘perang terbuka’, publik menjadi tahu betapa tidak harmonisnya hubungan ‘kakak beradik’ tersebut. Keduanya saling tuding dan menyalahkan. Sungguh sebuah preseden buruk lagi memalukan bagi kedua pemerintahan itu. Untungnya, ‘perang’ tidak terus berlanjut karena berhasil ‘didamaikan’ oleh Wakil Gubernur Banten Masduki dalam sebuah rapat bersama antara Pemkab dan Pemkot Serang di Gubernuran, Rabu (27/02).
***
Di zaman sekarang yang kata orang zaman serba keterbukaan, saling tuding, saling hujat, saling menjatuhkan, merupakan hal biasa. Karena sudah saking biasa pula, seseorang terkadang tak lagi bisa menempatkan diri sebagai apa dan dalam kapasitas apa ia melontarkan pernyataan. Ironisnya lagi, perdebatan yang muncul cenderung debat kusir, tidak substanisal, bahkan tanpa solusi.
Kenyataan ini pula yang nyaris setiap hari kita lihat di televisi, kita dengarkan di radio, dan kita baca di suratkabar. Bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional. Para elit sampai berbusa-busa berbicara mempersoalkan ini dan itu, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Elit yang tidak suka atau tersinggung dengan pernyataannya, balik membalas, tentu dengan berbusa-busa dan mengatasnamakan kepentingan rakyat pula.
Padahal, tidak jelas, rakyat yang mana yang mereka bela? Lalu, mana bukti bahwa rakyat telah berhasil diperjuangkan?
Toh, hingga kini mayoritas rakyat masih hidup dalam kubangan kemiskinan, masih banyak yang buta aksara, masih banyak yang putus sekolah, masih banyak yang kekurangan gizi, dan masih banyak lagi, masih banyak lagi yang lainnya.
Rakyat tidak berdaya manakala harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Bahkan untuk membeli sepotong tempe, karena harganya tak lagi terjangkau. Rakyat juga semakin tidak berdaya di kala sakit, karena rumah sakit menolak mengobati dengan alasan dana askeskinnya habis atau tersendat.
Saking kesalnya dengan fenomena seperti itu, seorang kawan setengah bercanda berujar bahwa pemerintah dan para elit sesungguhnya tidak benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Munculnya kebijakan beras raskin yang saat ini tengah ramai dipersoalkan karena kualitas yang rendah dan banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, sebetulnya bukanlah kebijakan yang pro rakyat. Bagi dia, itu kebijakan seolah-olah pro rakyat saja, padahal sebetulnya tidak. “Beras raskin itu bukan pemberian pemerintah. Tapi pemberian rakyat kepada pemerintah, lalu diberikan lagi oleh pemerintah kepada rakyat,” kata dia enteng.
***
Fenomena debat kusir antar-elit sesungguhnya bukanlah hal yang aneh di negeri ini. Tapi, yang justru aneh jika fenomena itu dianggap sebagai indikator bahwa demokratisasi sedang terjadi di negeri ini. Jadinya, atas nama demokrasi pula, siapa pun boleh mengatakan apa pun, bebas tanpa batas.
Padahal, anggapan seperti itulah yang salah kaprah. Demokrasi bukanlah debat kusir. Demokrasi adalah mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kalaupun debat kusir dikatakan demokrasi, itu baru sebatas talking democracy, bukan working democracy. Atau, malah lebih pantas disebut democrazy.
Maka, agar tak mau disebut talking democracy bahkan democrazy, hentikan debat kusir sekarang juga. Bekerjalah dengan tulus, dan tentu sesuai kapasitas….!***

 

 


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: