Bantencorner’s Weblog


Wajah Kota Kita
Februari 22, 2008, 3:45 am
Filed under: Kolom

SELAMA delapan tahun belakangan ini kita menyaksikan perkembangan yang cukup luar biasa dari geliat ibukota Provinsi Banten, Serang. Selain arus lalu lintas yang kian hari kian padat, di kiri kanan jalan, kini nyaris tak ada lahan yang tersisa. Berbagai bangunan baru bermunculan dan memagari jalan-jalan protokol, khususnya bangunan ruko alias rumah dan toko.
Perkembangan Kota Serang yang semakin dinamis itu tak hanya bisa kita lihat di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, Ahmad Yani hingga Veteran, tetapi juga kawasan lain seperti Lingkar Selatan yang dulu begitu sepi, gelap, dan angker, sehingga jarang orang melintas, apalagi menjadikannya sebagai lahan usaha. Tapi, kini ruas jalan tersebut sudah semakin ramai dan menjadi kawasan yang cukup strategis untuk usaha apapun.
Para pemilik kapital berdatangan menginvestasikan uangnya dalam beragam jenis usaha. Misalnya, membuat ruko, membangun perumahan, membukai gerai ini dan itu, hingga jenis usaha lain yang dulu boro-boro bisa laku di Serang, semisal jasa laundry dan sebagainya. Kafe dan rumah makan pun bertebaran hampir di sepanjang jalan di kawasan Kota Serang. Begitu pula dengan bank, hotel, maupun pusat perbelanjaan.
Sungguh luar biasa!
***
Geliat yang sedang terjadi di Serang tentu tak lepas dari statusnya sebagai ibukota provinsi. Tanpa status ibukota, barangkali perubahannya tak secepat ini. Karenanya, wajar jika Serang menjadi magnet tersendiri bagi para pendatang, pencari kerja, maupun pemilik kapital. Sebab, Serang kini lebih menjanjikan dibanding delapan tahun silam.
Hanya sayang, perubahan yang terjadi seperti tidak terantisipasi dan terprediksi dengan baik. Sehingga wajah kota yang sedang berubah itu tidak malah menjadi cantik, indah, tertib, dan humanis. Tetapi sebaliknya, menyimpan wajah kota yang semrawut, kusut, dan tentu saja amat tidak ramah.
Dan perubahan yang terjadi pun senyatanya lebih menguntungkan para pemilik kapital, sementara masyarakat semakin termarjinalisasi. Sebagai bukti adalah kemunculan ruko dan bangunan baru di sepanjang jalur di kawasan kota yang seperti jamur di musim hujan, tidak disertai sama sekali dengan penambahan ruang publik.
Alun-alun sebagai sedikit dari ruang publik yang kita punya, belakangan lebih banyak menjadi ruang komersil para pemilik modal dibanding menjadi ruang publik sesungguhnya. Lihatlah, nyaris setiap Sabtu malam tempat itu menjadi sarana promosi berbagai produk yang dibungkus dengan pagelaran ini itu dengan mengatasnamakan, semisal, pesta rakyat, hiburan rakyat, dan sebagainya.
Esok paginya sami mawon. Rasa nyaman untuk lari pagi atau sebatas rileks bersama keluarga hilang seiring dengan berjubelnya para pemilik modal tadi, mulai dari perusahaan besar yang menggelar berbagai acara dalam rangka mempromosikan produknya, hingga para pedagang kaki lima yang menjual mainan anak, hingga makanan. Alun-alun pun berubah layaknya sebuah pasar tumpah dengan sampah yang berserakan di mana-mana. Pun trotoar, yang semestinya hanya menjadi ruang untuk para pejalan kaki, di beberapa lokasi tersapu oleh lapak-lapak milik para pedagang kaki lima.
Ketidakramahan juga terasa di jalanan. Ruas jalan yang sempit tak hanya semakin padat oleh jumlah kendaraan yang semakin banyak, tapi diperparah oleh kondisinya yang berlubang, serta keberadaan para pengamen, anak-anak jalanan, maupun peminta-minta, khususnya di lampu-lampu merah. Belum lagi keberadaan orang gila yang begitu mudah kita jumpai di jalanan, dan terkesan dibiarkan berkeliaran.
***
Wajah yang mulai cenderung kapitalis dan tidak humanis ini sesungguhnya merupakan problem besar bagi kota Serang hari ini dan untuk masa yang akan datang. Jika tidak disikapi secara serius, terutama oleh para pemegang regulasi, bisa menimbulkan beragam problem baru yang semakin kompleks dan sulit dipecahkan. Tanpa keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam menata kota, maka perubahannya akan semakin tidak terkendali.
Kondisi ini merupakan PR sekaligus tantangan yang harus dijawab dan dihadapi oleh mereka yang berkehendak menjadi walikota. Jadi, jangan pernah (berani) mencalonkan sebelum memiliki konsep dan jawaban yang jitu untuk mengatasi dan menata kembali wajah kota kita yang mulai tak ramah ini!
Bukan begitu?***

 

Iklan


Bebas, Bukan Bablas
Februari 15, 2008, 4:59 am
Filed under: Kolom

DALAM sejumlah forum diskusi maupun pelatihan jurnalistik di mana penulis menjadi salah satu pematerinya, kerap kali peserta mengeluhkan tentang kebebasan pers yang dinilai cenderung kebablasan. Keluhan itu terlontar oleh karena peserta biasanya pernah mengalami pengalaman buruk dengan pers.
Keluhannya pun bermacam-macam. Mulai dari ulah oknum wartawan yang kurang mengindahkan sopan santun, oknum wartawan yang sehabis konfirmasi minta uang transport, hingga masalah pemberitaan yang kurang sesuai fakta, atau terlalu tendensius, sehingga merugikan narasumber ataupun pihak tertentu.
Ujung-ujungya, biasanya mereka tidak lagi sekadar mempertanyakan, tetapi lebih cenderung menggugat kebebasan pers. “Buat apa ada kebebasan pers kalau kebebasan itu malah merugikan? Kebebasan pers bahkan cenderung menciderai hak asasi orang lain!” gugat seorang guru sebuah sekolah saat mendamping murid-muridnya ketika melakukan kunjungan jurnalistik ke Radar Banten, Sabtu (9/2) pekan lalu.
Lantas, apakah karena itu kebebasan pers harus kita bungkam?
Membungkam kebebasan tentu bukan langkah yang dewasa. Bukan pula menjadi semacam panasea. Sebab, jika kebebasan dibungkam, yang terjadi adalah situasi yang membuat kita mundur ke belakang, seperti masa ketika Orde Baru berkuasa. Di mana bukan saja jumlah media yang dibatasi, pemberitaan yang dibuat pun harus selalu ‘sesuai keinginan’ penguasa. Jika tidak, siap-siap saja media diberedel, dan wartawannya masuk bui.
Maka, tak ada alasan bagi siapa pun untuk membungkam kebebasan pers. Sebaliknya, kebebasan adalah anugerah yang patut disyukuri, bukan saja oleh kalangan pers, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.
Adapun tentang dampak negatif dari kebebasan pers seperti dikeluhkan oleh banyak pihak, agaknya penting kita menyimak imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada puncak Hari Pers Nasional 2008 di Semarang, 9 Februari lalu. Menurut SBY, pers harus melakukan refleksi kritis dan otokritis. Caranya dengan melakukan evaluasi apakah dengan kebebasan pers yang dimiliki saat ini semua yang diperankan pers sudah tepat dan betul-betul membawa manfaat bagi bangsa.
Di samping itu, pers juga perlu melakukan sensor. “Dari kasus kartun nabi Muhammad di Denmark, pelajaran yang kita peroleh (adalah) kebebasan pers tidak absolut. Selalu ada pagar-pagar,” demikian imbauan Presiden SBY sebagaimana dikutip dari sebuah harian.
Apa yang dilontarkan Presiden SBY setidaknya mengandung dua pesan. Pertama, sebagai cermin terutama bagi kalangan pers agar tidak menjadikan kebebasan sebagai legitimasi untuk melakukan segala kegiatan jurnalitik secara bablas. Kedua, Pernyataan Presiden SBY adalah komitmen sekaligus garansi bahwa kebebasan pers di negeri ini tak hendak dibungkam.
Terpenting lagi. Selain refleksi kritis, otokritik, dan sensor yang harus dilakukan pers, andil masyarakat agar pers tidak bablas adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Antara lain dengan melakukan pengawasan secara aktif, serta meluruskan kealpaan yang dibuat pers, sesuai dengan aturan main (baca; aturan hukum) yang berlaku.
***
Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh protes dan keberatan umat Katolik atas majalah Tempo (edisi 4-10 Februari 2008) dengan gambar sampul Soeharto didampingi anak-anaknya, ‘meniru’ sebuah gambar yang disakralkan oleh umat Katolik.
Komposisi gambar yang ditampilkan Tempo rupanya serupa dengan tata letak The Last Supper karya Leonardo da Vinci, yang menggambarkan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Atas dasar itulah, umat Katolik pun protes dan merasa keberatan terhadap Tempo yang menampilkan gambar sampul demikian. Tempo meminta maaf atas kealpaannya, dan umat Katolik pun memaafkan.
Seandainya tidak ada protes dan keberatan (baca; pengawasan), barangkala Tempo akan terus alpa dalam kebablasan. Tapi, untung ada yang yang mengingatkan – berupa protes dan penyampaian keberatan oleh umat Katolik — sehingga Tempo pun segera menyadari kebablasannya.
Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebablasan sesungguhnya dapat kita hentikan tanpa harus membungkam kebebasan. Jadi, kenapa harus dibungkam?***

 



Buang Hajat
Februari 8, 2008, 6:39 am
Filed under: Kolom

SELASA (7/2) pekan lalu, penulis diminta rekan-rekan dari UNICEF untuk terlibat dalam penilaian lomba kebersihan antar-RT di Desa Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, terkait dengan kampanye tentang bahaya penyakit flu burung dan cara pencegahannya. Selain penulis, ada juga dokter puskesmas kecamatan setempat, dan dua orang lainnya yang terlibat dalam penilaian. Selama setengah harian kami berkeliling melihat lebih dekat kondisi lingkungan di wilayah kelurahan tersebut.
Sambil berkeliling, sejumlah warga kami datangi. Kami berdialog dengan mereka terutama tentang seputar flu burung, di antaranya dengan seorang ibu setengah baya.
“Ibu punya ayam berapa?”
“Saya mah nggak punya ayam”
“Tapi, Ibu tahu nggak flu burung?”
“Saya mah nggak tahu apa itu flu burung. Emangnya, mau ada flu burung gitu?”
Jawaban terakhir si ibu yang lugu membuat kami manggut-manggut. Lucu sekaligus miris. Lebih miris lagi, selain tingkat pemahaman yang masih kurang, si ibu dan warga pada umumnya hidup dalam lingkungan yang kurang sehat. Ayam dan bebek dilepas di alam bebas, dan baru masuk kandang atau hinggap di pepohonan saat petang menjelang. Padahal, di situlah letak bahayanya, karena virus flu burung akan lebih mudah menyerang unggas maupun manusia.
Di samping itu, keberadaan kandang ayam, bebek, ataupun burung — yang berdempetan dengan rumah-rumah penduduk — ikut menambah rasa khawatir akan (kemungkinan) terjangkitnya penyakit flu burung pada unggas maupun manusia. Tak jarang, kandang-kandang itu diletakkan di samping jendela rumah dengan kondisinya yang penuh kotoran unggas. Lebih parah lagi, ada kandang yang lokasinya berdampingan dengan sumur, atau dengan tempat jemuran.
Di lapangan, kami juga menemukan fakta lain yang tak kalah mengagetkan, yakni masih banyak rumah warga yang belum dilengkapi fasilitas MCK alias tempat buang hajat. Kami datangi salah seorang pemilik rumah dan berdialog dengannya.
“Kenapa rumahnya belum dilengkapi MCK?”
“Bikin MCK kan butuh dana”
“Jadi, kalau buang hajat gimana?”
“Ya di belakang rumah. Di situ (belakang rumah, pen.) kan ada kali”
“Mengalir nggak kalinya?”
“Kalau musim hujan sih ngalir”
Ya, itulah fakta bahwa betapa tingkat pemahaman dan kesadaran mereka tentang flu burung dan kesehatan secara umum masih begitu rendah. Tapi, semua itu tentu saja tidak berdiri sendiri. Sebab, di balik rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran ini, mereka sejatinya sedang mengalami apa yang dinamakan dengan kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
***
Secara geografis administratif, Kecamatan Curug masuk wilayah Kota Serang. Di Kecamatan Curug pula kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten berada. Tapi, sungguh ironis. Di tengah gegap gempita pembangunan yang tengah berlangsung di sana, mayoritas masyarakatnya ternyata masih terpinggirkan. Dan mereka, secara mentalitas sesungguhnya belum siap untuk menjadi warga kota.
Ironisnya lagi, beberapa bulan ke depan, wilayah ini akan menjadi pusat perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Nasional. Curug tentu akan hiruk pikuk dengan berbagai kegiatan, dikunjungi ratusan kafilah, tamu undangan, bahkan mungkin tetamu lain dari sejumlah negara.
Persiapan untuk perhelatan acara yang sungguh prestisius dan menelan dana puluhan miliar tersebut kini sedang dikebut. Namun, persiapan hanya sebatas persiapan fisik. Persiapan mental masyarakatnya malah nyaris tak tersentuh.
Sekarang, bayangkan ketika perhelatan itu berlangsung, ada kafilah, pengunjung, atau tamu undangan yang ingin berkeliling melihat-lihat kondisi sekitar. Mereka keluar masuk kampung. Melihat ayam dan bebek berkeliaran, dan seterusnya. Lalu kesan apa yang kira-kira yang akan mereka peroleh?
Soal kesan kekumuhan atau kondisi-kondisi kampung dengan ayam atau bebek yang bekeliaran di mana-mana, untuk sementara mungkin tidak membuat kita terlalu hirau, karena barangkali itu akan menjadi pemandangan alami yang justru bisa membuat mereka berkesan.
Tetapi, yang susah sekali penulis bayangkan adalah manakala ada di antara mereka yang tiba-tiba kebelet ingin buang hajat.
Nah loh, buang hajat di mana? Di kebunkah, atau, di kali……?*



Sang Jenderal
Februari 1, 2008, 2:27 am
Filed under: Kolom

Gajah mati meninggalkan gading
Harimau mati meninggalkan belang
Sang Jenderal mati meninggalkan kontroversi

21 MEI 1998. Di layar kaca tampak sosok orang tua yang sudah begitu ringkih dimakan usia. Dalam suasana khidmat tetapi diliputi ketegangan, orang tua itu berpidato cukup singkat. Ia menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden, sembari menyerahkan tongkat estafeta kepemimpinan kepada sang wakil, BJ Habibie.
Soeharto mengakhiri masa kekuasaannya selama 32 tahun dengan ending yang begitu pahit. Ia lengser dalam suasana penuh tekanan serta hujatan banyak pihak. Ia menjadi sosok paling tersalahkan atas kondisi Indonesia yang tidak menentu kala itu.
Hujatan dan makian yang dialamatkan kepadanya datang bertubi-tubi dari segala penjuru. Dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa maupun elemen masyarakat lain, baik sebelum maupun sesudah lengsernya, terlihat bagaimana amarah massa terhadap Soeharto dimuntahkan dalam bentuk hujatan melalui spanduk maupun nyanyian massa seperti; “Gantung, gantung, gantung Suharto, gantung Suharto sekarang juga….!”. Atau, pernyataan-pernyataan gagah berani para tokoh dan aktivis reformasi agar Soeharto diadili karena dosa-dosa besarnya selama memimpin republik ini.
Rasa takut terhadap kemungkinan ditangkap aparat karena dianggap sebagai penghinaan alias subversif sama sekali sirna. Padahal, jauh sebelumnya, jangan harap melakukan hujatan. Salah ucap saja bisa diciduk. Tapi, kali ini tidak. Massa malah semakin beringas manakala menyanyikan lagu-lagu hujatan seperti itu. Kekuasaan Sang Jenderal selama 32 tahun seperti lenyap tak berbekas.
Hari-hari berikutnya selepas lengser keprabon, Soeharto terus dihujat sana-sini. Tuntutan pengadilan atas pelanggaran dan berbagai dosa besar yang dilakukannya selama memimpin negeri ini tak pernah reda digaungkan banyak pihak. Hatta, kejaksaan tak kuasa menolaknya. Proses penyidikan dilakukan. Harapan untuk mengadili Soeharto seperti semakin mendekati kenyataan.
Tapi, di sinilah kita kemudian tahu dan sadar bahwa sesungguhnya orang tua itu tidak hilang daya kuasanya. Ia lengser, juga sakit. Dalam sakit dan ketiadaan daya pun hukum ternyata sulit menyentuhnya. Karisma dan wibawanya yang telah begitu mengakar selama puluhan tahun membuat perangkat dan penegak hukum kita ewuh pakewuh terhadapnya. Alih-alih diadili, proses penyidikan justru dihentikan dengan alasan Sang Jenderal dalam kondisi sakit permanen. Ia kian tak tersentuh, bahkan sampai meninggalnya pada 27 Januari lalu.
Yang ada sebaliknya. Di tengah-tengah kondisi kesehatannya yang semakin menurun dan kemudian meninggal, sang jenderal masih memperlihatkan karisma luar biasa. Sakit yang dideritanya justru mengundang empati banyak pihak. Keluarga, kerabat, dan kroninya datang menjenguk. Termasuk musuh-musuh politiknya yang dulu paling lantang menghujat dan menuntut agar Soeharto diadili, berbalik arah dengan melakukan imbauan kepada seluruh rakyat untuk memaafkan Sang Jenderal.
Ketika benar-benar pergi pun, ia masih begitu gagah. Ia dikawal, ditangisi, bahkan diantar begitu banyak orang, dari kaum jelata hingga penguasa. Lagu Gugur Bunga bahkan mengiringi kepergiannya.
***
Jenderal Besar telah pergi. Dalam perginya ia tak hanya mewariskan sejumlah kontroversi bagi bangsa ini, tapi juga meninggalkan simpati, empati, bahkan caci dan maki.
Lalu, sebutan apa yang pantas diberikan untuknya; pahlawankah – seperti diusulkan sejumlah pihak — atau sebaliknya, sebagai penjahat – sebagaimana hujatan yang kerap dialamatkan kepadanya? Sulit untuk dijawab, sesulit kita bersikap kepadanya.**