Bantencorner’s Weblog


HOT NEWS:
November 2, 2007, 3:45 am
Filed under: News

Kenaikan Gaji PNS Bebani Negara

JAKARTA–Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai proyeksi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam beberapa tahun mendatang membebani keuangan negara. Wapres bahkan memprediksi keuangan negara bakal kolaps bila pemerintah merealisasi rencana kenaikan gaji PNS. “Bila gaji pegawai terus naik tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi, pada 2011 akan terjadi stagnasi pembangunan karena anggaran belanja rutin lebih besar dari anggaran pembangunan,” ujar Wapres Jusuf Kalla ketika membuka seminar nasional Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (1/11).

Rabu lalu (31/10), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendy di Kantor Kepresidenan mengatakan, pemerintah berencana menaikkan gaji PNS secara bertahap setiap tahun. Awal tahun anggaran 2008 mendatang, gaji PNS diproyeksikan naik 20 persen. Kalla menuturkan, pertumbuhan ekonomi hanya bisa diraih bila birokrasi pemerintahan berlangsung efektif dan efisien. Efektif artinya pelaksanaan aturan dilaksanakan secara cepat dan prima, sementara efisien berarti biaya pengurusan birokrasi harus sesuai aturan.

 “Negara, birokrasi, dan pertumbuhan ekonomi saling terkait. Pegawai butuh penghasilan besar dan negara bisa memberikannya bila pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi kalau pelayanan publik efektif dan efisien,” tuturnya.

Namun, kata Wapres, bila PNS menuntut kenaikan gaji tanpa upaya meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan negara kesulitan memenuhi tuntutan kenaikan gaji PNS. Kalla menegaskan, iklim usaha di Indonesia selama ini kurang ramah karena birokrasi yang terlalu panjang dan praktik pungli di birokrasi. Mantan pengusaha perkapalan ini mencontohkan ada 21 meja perizinan milik Ditjen Bea dan Cukai di pelabuhan yang harus dilewati importir untuk mengeluarkan kontainer yang dibawanya dari pelabuhan.

Akibatnya, pengusaha harus menunggu lama untuk membongkar barang dan mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar dokumen-dokumen pengiriman barang bisa lekas lolos dari pemeriksaan Ditjen Bea dan Cukai. “Solusinya sebenarnya sederhana, pangkas saja meja perizinan dari 21 menjadi tujuh. Korupsi pasti akan turun dan ekspor-impor akan lebih cepat,” katanya.

Menanggapi keluhan Wapres Jusuf Kalla, Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menilai gaji PNS tidak akan menjadi beban bila pemerintah serius memberangus korupsi. “Kenaikan gaji PNS tidak perlu harus dengan menaikkan pajak atau mengurangi anggaran yang lain, cukup pejabat tidak melakukan korupsi sudah akan terbayar semua,” katanya. Ruki mencontohkan, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun ini mencapai Rp 480 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 600 triliun tahun depan.

Menurut asumsi Begawan ekonomi Sumitro, 25-35 persen anggaran pengadaan barang dan jasa habis dikorupsi. “Jadi, bila kita bisa menyelamatkan 25 persen saja, akan diperoleh penghematan Rp 150 triliun yang bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai,” tukasnya.

Berdasarkan pengalaman 24 pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lain yang telah mempraktikkan tender elektronik, setiap tahun dapat dihemat anggaran negara senilai Rp 9 triliun. “Kalau seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan tender terbuka melalui e-procurement, berapa anggaran negara yang bisa dihemat? Jumlah kabupaten/kota di Indonesia saja sudah 456, belum lembaga negara lain,” terangnya.

“Tidak perlu repot, cukup berhenti korupsi, maka gaji PNS akan naik bahkan bisa untuk membayar utang luar negeri. Jadi, kalau pegawai negeri mau dinaikkan gajinya, hentikan korupsi,” tambah Ruki. Mantan jenderal bintang satu Polri ini juga mengutip pernyataan Mahatma Gandhi bahwa bahan makanan yang ada di seluruh dunia ini cukup untuk dimakan semua orang. Namun, bahan makanan di seluruh dunia tidak akan cukup untuk satu orang yang melakukan korupsi.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendy menuturkan, penghematan belanja barang dan jasa tersebut bisa digunakan pemerintah daerah untuk membiayai program-program kesejahteraan masyarakat yang populis. Dia mencontohkan penghematan anggaran bisa digunakan untuk membiayai program pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat. Efeknya, sembilan kepala daerah yang melaksanakan e-procurement sukses terpilih lagi untuk masa jabatan kedua. “Bupati Jembrana terpilih kembali dengan perolehan suara 87 persen, bupati Sragen 86 persen, dan gubernur Gorontalo dipilih kembali oleh hampir 90 persen rakyatnya,” terang Taufiq. (jpnn)

 Sumber: Radar Banten edisi Jumat 2 November 2007


1 Komentar so far
Tinggalkan komentar

salam,
Wah, Pak Kalla ini bagaimana. PNS, dalam contoh ini adalah dosen, bagaimana mau mengajar konsen sementara dia harus memikirkan kebutuhan pokoknya. Dia sendiri sih enak, pengusaha, gaji sebagai wapres besar, sampingan sana sini. Kenapa seolah menyalahkan PNS. Sebagai wapres dia harus kerja keras untuk memperbaiki ekonomi indonesia, koruptor digantung, ambil kekayaannya. Jangan nyalahin PNS. Wah, kalla… kalla. Ente ini bagaimana…

Komentar oleh Ibnu




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: